Global Sports Berita Politik Reportase Fokus Info Rilis Pariwara Bisnis
Editor's

Waspadai Indikasi Persekongkolan dan Persaingan Tidak Sehat Dilingkungan UKPBJ Banggai   |   Pokja ULP Banggai Bakal Disanggah   |   Binda Sulteng Gencarkan Vaksinasi Covid -19 Kewarga Komunitas Adat Terpencil   |  

Dukung Independensi jurnalisme yang tidak berpihak

Satu Izin Konsesi Hutan di Banggai Resmi Dicabut

Red : Amad Labino
Kamis, 13 Jan 2022 | 09:30:30 WITA

BANGGAI - Satu izin penguasan lahan di Kabupaten Banggai resmi di cabut sedangkan satu izin lagi sedang di evaluasi. Izin konsesi yang telah di cabut  adalah milik PT Kawisan Sentral Asia (KCA) dan sedangkan izin konsesi milik PT Berkat Hutan Pusaka (BHP) di evaluasi.

Berita Lainnya

Pencabutan izin tersebut berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk mencabut izin pelepasan hutan di wilayah konsesi perkebunan maupun pertambangan.

Instruksi itu tertuang dalam SK KLHK Nomor 01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan tanggal 6 Januari 2022.

Izin penguasaan lahan di Banggai yang telah di batalkan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 391/KPTS - II/1992 PT. Kawisan Central Asia (KCA) seluas 3.444 Ha di Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai dan SK Nomor 146/Kpts.II/96 PT. Berkat Hutan Pusaka (BHP) seluas 13.400 Ha terletak di Kabupaten Banggai di evaluasi.

"PT. BHP ini merupakan kerjasama antara Inhutani dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) namun sedang di evaluasu izin nya" kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng, Sunardi Katili.

Secara keseluruhan di Indonesia, ada 192 izin konsesi hutan yang dicabut dengan luas mencapai 3.126.439,36 Ha. Tambah Sunardi, untuk izin konsesi hutan yang tengah dievaluasi penggunaannya  mencapai 106 izin dengan luas 1.369.567,55 Ha. "Itu untuk seluruh Indonesia," ucapnya.

Ia menjelaskan untuk Sulawesi Tengah dari total luasan konsesi yang dicabut dan dievaluasi, terdapat 5 izin konsesi yang tertuang dalam SK KLHK tersebut.

"4 izin dicabut seluas 93.834 Ha, yaitu SK No. 34/Kpta-II/01 untuk PT. Pasuruan Furnindo Industri (PFI) seluas 47.915 Ha dan SK.40/Menhut - II/06 PT. Riu Mamba Karya Sentosa (RMKS) seluas 34.610 Ha terletak di Kabupaten Poso tepatnya di kawasan Gunung Biru dan Napu."

SK No. 391/KPTS - II/1992 PT. Kawisan Central Asia (KCA) seluas 3.444 Ha di Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai dan SK No. 772/KPTS-II/1989 PT. Tamaco Graha Krida (TGK) seluas 7.865 Ha di Kabupaten Morowali serta SK No. 146/Kpts.II/96 PT. Berkat Hutan Pusaka (BHP) dievaluasi seluas 13.400 Ha terletak di Kabupaten Banggai.

Kata Sunardi, pencabutan dan evaluasi lima izin tersebut berdasarkan permintaan Walhi Sulteng. Dimana kata dia, pencabutan izin konsesi hutan agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat di wilayah konsesi, sekaligus dapat kembalikan ekositem hutan.

"Permintaan izin tujuannya bukan dialihkan pengelolaannya pada perusahaan skala besar atau korporasi," tandas Sunardi.

Selanjutnya permintaan itu mendapat respon, sesuai dengan yang disampaikan Menteri KLHK RI Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. 'Perhutanan Sosial (SP) dan Reforma Agraria (RA) berbasis masyarakat jadi prioritas utama peruntukan bagi areal HPH dan HTI yang telah dicabut izinnya'. Namun demikian sambung Sunardi, jangan hanya sekedar pernyataan tapi harus direalisasikan.

"Tinggal bagaimana pengelolaan ekonomisnya dapat disandarkan pada Pemerintah Desa wilayah konsesi tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bukan pada perusahaan skala besar," tutup Sunardi.

Dari hasil penelusuran CNADaily.Com, izin konsesi hutan milik PT Kawisan Central Asia berada di wilayah Kecamatan Balantak Utara, meliputi Desa Pangkalasean sampai dengan Desa Kuntang dan Kampangar. (AL)



Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber
Jurnalisme Positif | Info Iklan | Ketentuan Khusus | Karir



DOWNLOAD APLIKASI
 

Copyright © 2018 CNA Daily
Allright Reserved