Global Sports Berita Politik Reportase Fokus Info Rilis Pariwara Bisnis
Editor's

Pemdes Bohotokong Kembali Salurkan BLT Tahap II   |   Pasukan Terdasyat Bangkep Datangi Polsek Bulagi   |   JOB Diminta Perbaiki Jalur Pipa Migas   |  

Dukung Independensi jurnalisme yang tidak berpihak

Rekom Pesta di Tengah Pandemi, Penegakan Prokes di Banggai bisa ‘Ambyar’

Red : Saiful Yamin / Apriyanto
Jumat, 19 Feb 2021 | 06:28:30 WITA

CNA Paper - Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah ketauhan memberikan peluang kepada salah satu keluarga yang berniat melaksanakan pesta pernikahan di sebuah hotel berkelas di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Tak main-main ikhwal rencana hajatan ditengah pandemi itu mendapat rekomendasi dari Setda Provinsi.

Berita Lainnya

Rencananya, hajatan pada 27 Pebruari 2021 mendatang itu mengambil tempat di Hotel Esterela. Ini terungkap setelah sekertariat daerah provinsi (Sulteng) memberikan rekomendasi kepada salah satu keluarga yang beralamat di BTN Pepabri Luwuk selaku obyek dalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Seperti yang di dokumentasikan CNA Daily, rekomendasi itu telah ditandatangani Setda Provinsi Mulyono, SE, Ak,MM pada Rabu kemarin, 18 Pebruari 2021.

Ketika dikonfirmasi, Juru bicara Gugus Covid-19 Kabupaten Banggai, Nurmasita Datu Adam enggan berkomentar banyak. Ia beralasan tugasnya hanya selaku juru bicara yang menginformasikan sesuatunya setelah mendapat keterangan resmi dari ketua.

“Perihal (rekomendasi) itu silahkan komunikasi langsung dengan pak ketua gugus tugas (Dr. Anang Otoluwa). Terkait penindakan itu diranah Polres Banggai,” ucap Nurmasita melalui sambungan telepon, Jumat (19/02).

Memang jika dilihat dari tanggal pelaksanaan pesta dan surat edaran Bupati Banggai tentang larangan dan pembatasan segala bentuk kerumunan. Dimungkinkan, kondisi ini tidak bersinggungan secara administrasi. Dimana, surat edaran itu sendiri terus dievaluasi setiap pekannya, sehingga dimungkinkan keputusan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan yang ada.

“Evaluasi atas pelaksanaan edaran ini akan dilaksanakan setiap minggu dan diharapkan atas partisipasi yang baik dari semua komponen masyarakat bisa kembali ke kehidupan kenormalan baru (New Normal),” bunyi kutipan surat edaran pada poin 8.

Pada poin lainnya (6) bupati dalam edaran menginstruksikan para asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah, camat, kades atau lurah satker BUMN, BUMD instansi vertikal beserta jajaranya untuk menjadi garda terdepan sebagai teladan pencegahan Covid-19, dengan tidak menghadiri pesta perkawinan dan semacamnya.

Ketua Gugus Tugas Covid di Kabupaten Banggai, Dr. Anang Otoluwa yang selanjutnya dikonfirmasi belum menanggapi perihal pelaksanaan hajatan di Estrela pada 27 Pebruari. Ia hanya menegaskan jika tiga hari kedepan tidak ada kebijakan untuk acara yang menimbulkan kermunanan.

“Iya Pak. Ini (rekomendasi) provinsi punya. Kalau untuk (Kabupaten) Banggai sampai dengan tanggal 22 (02) belum ada rekomendasi untuk acara-acara yang bisa menimbulkan keramaian,” ujar Anang melalui aplikasi pesan singkat (WA). Tapi seusai tanggal 22 maka akan ada evaluasi. “Setelah tanggal 22 akan dievaluasi lagi,” tandasnya.

Dibutuhkan Ketegasan dan Kesadaran Bersama dalam memutus rantai Covid-19

Semisalnya rekomendasi Setda Provinsi itu bisa melanggengkan pesta pada 27 Pebruari mendatang, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya akan banyak pihak yang bakal menyangsikan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Banggai. Atau, bisa jadi ketegasan aparat lalu hilang dan ambyar.

Parahnya, jika masyarakat dari kalangan biasa yang pernah melaksanakan pesta lalu dibubarkan akan berbicara ‘jika hukum hanya bisa tajam kebawah namun tumpul keatas’.

Sebenarnya, pihak Kepolisian Polres Banggai sudah menujukan ketegasan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menghentikan dan membubarkan acara resepsi pernikahan yang melibatkan banyak tamu undangan. Seperti yang belum lama ini terjadi, Jumat, 12 Pebruari 2021, dua pesta  dengan tamu undangan di Hotel Santika dan Estrella, terpaksa dibubarkan polisi.

Pembubaran ini langsung dipimpin Kabagops Polres Banggai Kompol Noperto Gilbert Nainggolan SIK, didampingi Kasat Intelkam, Kasat Sabhara serta Kapolsek Luwuk.

Menurut  Kompol Noperto, pembubaran acara itu lantaran telah mengakibatkan timbulnya kerumunan, serta tidak mengantongi izin keramaian, termasuk melanggar surat edaran Bupati Banggai Nomor : 443.1/0095/Dinkes, Tanggal 25 Januari 2021.

“Dan acara ini sudah melanggar Surat edaran Bupati tentang larangan dan pembatasan segala bentuk kerumunan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Banggai,” terangnya saat itu.

Pihak kepolisian juga sudah menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19, untuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang seperti pesta ataupun resepsi pernikahan dan kegiatan lainnya akan dihentikan.

Catatan lain, sederet pembubaran pesta yang menyebabkan kerumunan di bebebrapa wilayah kecamatan juga kerap dilakukan anggota kepolisian, yang terbaru pesta pernikahan di Desa Padungnyo, Kecamatan Nambo, Rabu (17/2/2021). 

Secara tegas saat itu, Kapolsek Kintom AKP Muhammad Asdar SH, menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 tidak izinkan menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang seperti pesta ataupun resepsi pernikahan dan kegiatan lainnya. Imbuh Asdar, aturan yang ditegakan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Banggai.

Selanjutnya, jika memang penindakan polisi dihentikan dengan alasan rekomendasi dari provinsi. Maka hal ini bisa menjadi momok bagi banyak orang, khususnya pelaku usaha yang dikenakan pembatasan jam malam.

“Kalau memang rekomendasi jadi acuan, Saya pikir itu bisa juga bagi kami untuk mengurus surat serupa, supaya kami juga bisa jualan. Dan jika sebaliknya, maka saya pikir harus ada keadilan, kenapa yang lain boleh yang lain tidak,” tutur Yuli salah satu pemilik kafe di seputaran Kota Luwuk.

Yuli berharap pula langkah tegas semua pihak dalam menuntaskan penyebaran Covid-19 khususnya kabupaten Banggai. Sehingga perihal rekomendasi dari provinsi itu tak jadi bumerang bagi penyintas Covid-19.

“Harus tegas dan seragam, agar semua kita bisa kembali ke New Normal dengan kesadaran yang sama,” pungkas Yuli.

Menegaskan soal komitmen pemerintah daerah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, Asisten II Drs. Alfian Djibran menyatakan, resepsi atau kegiatan yang bisa membuat kerumunan di hotel sudah dilarang keras. Sedangkan, kegiatan pernikahan pada momen akad nikah boleh dilaksanakan namun dengan jumlah orang yang dibatasi.

“Tapi kalau akad nikah tidak lebih 50 orang sesuai surat edaran boleh ,tapi resepsi di hotel sesuai aturan memang tidak boleh(kan) di kabupaten Banggai,” imbuhnya menjelaskan.

Tapi demikian, mengenai rekomendasi yang dikeluarkan Setda Provinsi, kata Alfian itu kewenangan bupati.

“Oh iya, yang menentukan ini Pak Bupati karena kami tidak punya kewenangan apa-apa,” tutupnya.



Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber
Jurnalisme Positif | Info Iklan | Ketentuan Khusus | Karir



DOWNLOAD APLIKASI
 

Copyright © 2018 CNA Daily
Allright Reserved