Global Sports Berita Politik Reportase Fokus Info Rilis Pariwara Bisnis
Editor's

Waspadai Indikasi Persekongkolan dan Persaingan Tidak Sehat Dilingkungan UKPBJ Banggai   |   Pokja ULP Banggai Bakal Disanggah   |   Binda Sulteng Gencarkan Vaksinasi Covid -19 Kewarga Komunitas Adat Terpencil   |  

Dukung Independensi jurnalisme yang tidak berpihak

MADP dan Walhi Minta Perpanjangan Izin Pembangunan PLTA Poso I Tinjau Kembali

Red : Amad Labino
Minggu, 26 Des 2021 | 08:05:58 WITA

POSO - Masyarakat Adat Danau Poso (MADP) dan Kepala Desa seputaran Danau Poso mendatangi Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS) dan Komite Nasional Bendungan Besar (KNBB) di Palu.

Berita Lainnya

Kedatangan Kades dan MADP guna mempertanyakan rekomendasi yang di keluarkan BWSS III dan KNBB, Rekomenadi itu lalu dijadikan dasar Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) guna menerbitkan izin perpanjangan pembangunan Bendungan Pelayanan Listrik Tenaga Air (PLTA), yang di kerjakan oleh  PT. Poso Energy.

Pertemuan bertempat di BWSS III pada 23 Desember 2021, MADP dan para Kades didampingi Institut Mosintuwu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poso.

Ketua MADP Berlin Modjanggo disela sela pertemuan menyampaikan, pihaknya tidak akan melakukan protes jika PLTA Poso I tersebut tidak menimbulkan dampak kerugian besar terhadap masyarakat yang hidup bergantungan di lingkar Danau Poso.

Kata Berlin, dampak terparah akibat sudah terjadi pada saat uji coba pintu air bendungan PLTA Poso I, yang mengakibatkan 4 kecamatan dan 21 Desa terkena dampak. Lahan sawah warga sekira 266 hektar terendam. begitu juga dengan lahan perkebunan di 16 desa dan kelurahan ikut terendam. sementara Hewan ternak seperti Kerbau sebanyak 49 ekor mati secara bersamaan begitu juga dengan kondisi Nelayan yang bergantung pendapatanya di Danau menurun. 

Terlepas dari kerugian petani dan nelayan dampak lainnya yakni, tradisi Mosango selama ratusan tahun di Kompodongi tidak lagi dilakukan, begitu juga dengan kondisi keanekaragaman hayati di Danau Poso terganggu akibat kondisi air danau Poso tidak lagi normal. Beberapa contoh kasus di atas lanjut Berlin Modjanggo, di minta agar BWSS III dan KNBB meninjau kembali rekomendasi perpanjangan izin.

Berlin menambahkan, ketika PLTA Poso I beroperasi dengan menutup pintu air dengan ketinggian permukaan air danau mencapai 510 – 512 Meter Di atas Permukaan Laut (MDPL) dan airnya bermain sampai di 509 Mdpl, pernyataan itu kami tidak percaya karena pernyataan pimpinan pada pertemuan sebelumnya disebutkan pada posisi 509 Mdpl PLTA Poso I tidak bisa beroperasi, artinya ketika dikunci pada 510 mdpl maka hal ini akan menganmcam sawah, ternak dan perkebunan warga,"ungkapnya.

“Jujur saja kesengsaraan masyarakat seputaran danau poso hari ini adalah kehilangan mata pencaharian, itulah sebabnya kami minta untuk ditinjau kembali itu,” pinta Berlin

Pernyataan Berlin mendapat respon serius oleh BWSS III untuk meninjau kembali rekomendasi perpanjangan izin dan melakukan peninjauan kembali dengan melibatkan MADP untuk kebutuhan rekomendasi. (AL)



Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber
Jurnalisme Positif | Info Iklan | Ketentuan Khusus | Karir



DOWNLOAD APLIKASI
 

Copyright © 2018 CNA Daily
Allright Reserved