Global Sports Berita Politik Reportase Fokus Info Rilis Pariwara Bisnis
Editor's

Pengedar Sabu di Batui Diringkus   |   Pemungutan Suara Pilkades Batui Selatan Berjalan Aman   |   Pantau Situasih Minggu Tenang, TNI - Polri Patroli Wilayah   |  

Dukung Independensi jurnalisme yang tidak berpihak

Klaim Tanah Sepihak, Korban Buat Laporan Polisi

Red : Laporan: Zulkifly. M
Jumat, 2 Nov 2018 | 01:51:27 WITA

BANGGAI, CNA DAILY -- Keberatan dengan tindakan HB yang mengklaim sepihak, Farid Mangantjo melaporkan hal tersebut pada Kepolisian Sektor Bunta dengan LP : No 45/V/2018/ tanggal 11 Mei 2018.

Berita Lainnya

Kepada awak media cnadaily.com Kamis (1/11) Farid menjelaskan kronologis kejadian hingga menyeret sejumlah nama sebagai terlapor dalam dugaan pencurian pohon kelapa bersama buahnya di lahan yang di akui milik (HB) tanpa adanya konfirmasi maupun penyelesaian kedua belah pihak

Berdasarkan surat jualan tahun 1951 tidak tercantum luasan tanah yang rill dan didalamnya terdapat ratusan tanaman pohon kelapa produktif. Pada bulan Februari 2018, (HB) mengadukanya di Kantor Camat Bunta, menghadirkan pihak - pihak terkait, di fasilitasi Kepala Seksi Pengaduan Dan Pelayanan Informasi Ramli Pakaya.

Lanjut Farid, hasil yang dituangkan dalam berita acara wawancara (BAW), Ia tidak pernah memberikan keterangan bahwa tanah itu milik (HB).

"saya tidak pernah memberikan keterangan bahwa tanah itu miliknya" Teranganya.

Walaupun dalam BAW tadi, tertera tanda tangan saya, namun di akuinya, karna keterbatasan fisik ditambah penglihatan tidak jelas karena minimnya pencahayaan dalam ruangan kala itu.

Mengkaji keterangan BAW, dimana kedua belah pihak antara (HB) dan Farid Mangantjo (korban), belum pernah bertemu terkait pembagian tanah serta pohon kelapa. Justru penawaran ganti rugi sebesar 10 juta, melalui kuasa hukum (HB) yang di tolak Farid Mangantjo, dikarenakan (HB) tidak ada dalam pertemuan kala itu

"Jelas tawaran itu tidak sebanding dengan luasan tanah, 10 hektar di tambah kurang lebih 800 pohon kelapa produktif" Tandasnya.

Secara terpisah kuasa hukum korban, Adi Juana, SH memberikan pendapat dan analisa hukumnya terkait permasalahan ini

"BAW yang dilakukan hanyalah keterangan lisan dari orang - orang yang di wawancarai, lalu di tuangkan dalam ketikan dan ditanda tangani pihak - pihak yang diwawancarai tanpa adanya materai" Jelasnya.

"Dikarenakan BAW, bukanlah pernyataan atau perjanjian antara pihak, yang bernilai nominal uang" Tegasnya.

Di tambahkan Adi dalam dasar ilmu hukum dan ilmu politik, mengenal adanya trias polika yaitu pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Isi dari BAW itu, telah melampaui kewenangan yang bukan kewenangan Eksekutif atau Pemerintah Kecamatan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kecamatan di Pasal 15 ayat 1, dan Pasal 18. Karena telah mengabaikan aturan - aturan pertanahan serta hukum perdata

"Apabila seseorang mengklaim tanah sebagai miliknya yang telah dikuasai orang lain, lebih dari 20 tahun secara terus - menerus tanpa putus. Maka, yang mengklaim itu membawa klaimnya ke pengadilan perdata lewat jalur gugatan perdata, bukan dengan cara paksa masuk, menguasai, mengambil hak orang lain yang telah 20 tahun lebih, secara terus menerus menguasai tanah tersebut" Jelasnya.

Selaku kuasa hukum, ia mengaku sudah melayangkan somasi ke Pemerintah Kecamatan serta laporan polisi atas dugaan pencurian buah kelapa dengan terlapor FH dan MH karena tanpa konfirmasi telah mengambil buah kelapa di tempat pembakaran kelapa milik korban. Serta menyuruh orang suruhan memanjat kurang lebih 800 pohon kelapa termasuk menimpa merk pohon kelapa.

"iya polisi sudah mengambil keterangan pelapor (korban) bersama saksi pelapor, bukti surat, serta melakukan pemeriksaan objek lokasi berada di Desa Polo" Tandasnya.(zul)



Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber
Jurnalisme Positif | Info Iklan | Ketentuan Khusus | Karir



DOWNLOAD APLIKASI
 

Copyright © 2018 CNA Daily
Allright Reserved