Global Sports Berita Politik Reportase Fokus Info Rilis Pariwara Bisnis
Editor's

Tertibkan Pengguna Knalpot Bogar, Polsek Batui Razia Pelajar di Sekolah   |   Diduga 'Mebong' Campur Stres Mau Digugat Cerai, Pria di Bangkep Rusak Perabotan dan Dinding Rumah   |   Adu Kuat Honda CBR vs Mio Soul, Dua Pengendara Meninggal Ditempat   |  

Dukung Independensi jurnalisme yang tidak berpihak

Denda 1,5 Juta Karena Melanggar Perbup Banggai adalah Legal Tapi Diakui Tak Beri Efek Jera

Red : Saiful Yamin /Apriyanto
Minggu, 14 Feb 2021 | 12:01:11 WITA

Luwuk, CNA DAILY - Denda 1,5 juta rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar penerapan protokol kesehatan kaitannya upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) 33 Tahun 2020. Asisten II Pemda Banggai Drs Alfian Djibran,MM menjelaskan, pembayaran yang dilakukan oleh manajemen hotel disetiap hajatan merupakan denda administratif.

Berita Lainnya

“Denda 1.500.000 itu sudah sesuai ketentuan, dan sesuai Perbub 33 pasal 7,” kata Alfian melalui pesan tertulisnya yang diterima CNA Daily, Sabtu 13 Pebruari 2021.

Klarifikasi ini disampaikan Alfian, setelah sejumlah pengelola hotel menjalani pemeriksaan di Reskrim Polres Banggai lantaran ketauhan menyediakan tempat dan parasarana untuk sebuah pesta resepsi pernikahan ditengah pandemi. Kepada wartawan pihak pengelolah menyebut, order jasa tetap dibuka karena pihaknya rutin membayar denda sebesar 1,5 juta rupiah ke salah satu pejabat daerah.

Menurut Alfian, hal itu bisa terjadi karena kondisi peralihan penetapan surat edaran, dimana sejumlah pihak bersama pengelola hotel sudah menjadwalkan acara sebelum edaran dikeluarkan. Sehingga, lanjut dia, pihak hotel dan keluarga pengantin ada yang datang memohon untuk tetap melanjutkan acara hajatan.

“Sehingga, pihak hotel dan pengantin dan keluarga pengantin datang memohon karena sudah terjadwal sebelum edaran kita keluarkan. Jadi harus sesuai kententuan, harus denda,” tandas Alfian.

Selanjutnya, seluruh hasil bayar akan disetor ke kas daerah dan semua dilaporkan keatas. Demikian pula dengan pembayaran, semua dibuat tertulis diatas kertas kwitansi.

“Ada kwitansi pertanda kita sesuai aturan, tidak ada yang illegal. Lalu tentang hal ini sudah dilaporkan kepada pimpinan dalam setiap rapat,” jelasnya lagi.

Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, seyogyanya telah diundangkan jauh sebelumnya di Luwuk pada 24 Agustus 2020 lalu.

Dalam Perbup tersebut dibagian Pasal 7 juga telah diatur sanksi bagi pelaku usaha, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran dengan sanksi berurut; 1. Teguran lisan atau teguran tertulis, 2. Denda paling tinggi Rp 1.500.000, 3. Penghentian sementara operasional usaha dan 4. Pencabutan izin usaha.

Namun dari sederet sanksi itu, Alfian menyatakan, sanksi berupa denda 1,5 juta tidak akan lagi diberlakukan karena dianggap tidak memberikan efek jera.

“Saat ini kami tegas dan tidak ada denda-denda (tapi) langsung pembubaran, karena bila didenda mereka sepertinya tidak jera,” tulis Alfian.

Perlu Sinergisitas dalam Penerapan Sanksi

Seperti diberitakan sebelumnya, telah dilakukan pembubaran pesta oleh aparat kepolisian Resort Banggai yang dilakukan di dua tempat sekaligus yakni di Hotel Estrela dan Santika.

Operasi yang mengacu pada Perbup dan edaran bupati itu dilakukan, pada Jumat kemarin (12/2) dan dipimpin langsung Kabag Ops Polres Banggai. Dan mengenai penerapan sanksi administratif berupa bayar denda baru terungkap setelah pihak pengelola buka suara usai menjalani pemeriksaan di ruang Reskrim.

Semestinya dari awal, sesuai ketentuan Perbup 33 Tahun 2020, dalam pelaksanaan serta penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2. Maka, para pihak yang melakukan tagihan denda harus berkordinasi dengan institusi penegak hukum juga Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Banggai. Ini perlu dilakukan agar penerapan sanksi dapat berjalan bersinergi tanpa ada yang dirugikan, diantaranya para pelaku hajatan.

 



Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber
Jurnalisme Positif | Info Iklan | Ketentuan Khusus | Karir



DOWNLOAD APLIKASI
 

Copyright © 2018 CNA Daily
Allright Reserved