Global Sports Berita Politik Reportase Fokus Info Rilis Pariwara Bisnis
Editor's

Waspadai Indikasi Persekongkolan dan Persaingan Tidak Sehat Dilingkungan UKPBJ Banggai   |   Pokja ULP Banggai Bakal Disanggah   |   Binda Sulteng Gencarkan Vaksinasi Covid -19 Kewarga Komunitas Adat Terpencil   |  

Dukung Independensi jurnalisme yang tidak berpihak

Aktivis di Banggai Ramai- Ramai Tolak Rencana Penambangan Nikel

Red : Saiful Yamin
Kamis, 28 Jan 2021 | 04:40:03 WITA

Luwuk, CNA DAILY - Kordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempar menolak rencana penambangan bijih nikel di 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yakni Batui, Batui Selatan dan Moilong. Aulia Fiqran Hakim, kordinator Gempar menyatakan, rencana penambangan itu dapat mengancam lingkungan hidup dan ruang ekonomi masyarakat.

Berita Lainnya

Disamping itu, Fiqran mempertanyakan penyusunan analisis dampak lingkungan (Andal) yang dilakukan pemrakarsa. Menurutnya, penyusunan Andal yang berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan, masih belum terpenuhi.

“Sampai disini, PT. Indo Nikel Karya Pratama dan PT. Banggai Kencana Permai tidak taat prosedur dalam perancangan Andal tersebut, sebab tidak adanya keterlibatan Masyrakat maupun pemerhati lingkungan dalam proses Konsultasi publik,” beber Fiqran melalui keterangan tertulisnya, Rabu 27 Januari 2021.

Melihat situasi yang ada, Fiqran yang juga koordinator dari aliansi ‘Batong’ ( Batui Tolak Tambang), menyatakan dengan tegas meminta penghentian kegiatan Studi Amdal serta mendesak pencabutan IUP dari PT. Indonikel Karya Pratama dan PT. Banggai Kencana Permai.

“Dimana, PT. Banggai Kencana Permai dengan wilayah konsesi seluas 8.000  hektar PT. Indo Nikel Karya Pratama juga memiliki 3.047 hektar wilayah usaha pertambangan di Kecamatan Batui yang terbagi dalam dua kecamatan, yaitu Batui Selatan dan Moilong. Sementara PT. Indo Nikel Karya Pratama memiliki 3.047 hektar wilayah usaha pertambangan di Kecamatan Batui,” jelas Fiqran.

Senada pula, protes rencana penambangan disampaikan Sekertaris Gerakan Aktivis Mantailobo (GAM), Akli Suong SH. Dirinya mengaku sangat menyesalkan upaya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang kemudian hari bisa mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Banggai

“Artinya bahwa wilayah yang diterbitkannya IUP, merupakan wilayah pertanian yang harus di jaga kelestariannya agar tidak terjadi kerusakan pada sumber pertanian dan mempengaruhi produkstifitas beras dan hasil perkebunan lain” kata Akli. 

Ia mencontohkan, seperti yang belum lama ini terjadi di Desa Mayayap dan Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo. Dimana, aktivitas penambangan bijih nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana sudah berdampak langsung pada pencemaran aliran sungai Mayayap.

“Padahal aliran sungai Mayayap, merupakan sumber pengairan bagi lahan padi, serta sumber air bersih masyarakat setempat,” imbuhnya.

Belum lagi kata Akli, IUP pertambangan di Kabupaten Banggai berada di wilayah yang rawan bencana, dan itu bisa mengancam keselamatan warga. Semestinya, saran Akli, pemerintah memprogramkan reboisasi dan normalisasi sungai, bukan malah memberikan IUP dan menambah eksplorasi.

“Aneh saja, saat ini Negara membiayai vaksin Covid -19 dengan banderol triliunan rupiah yang tujuanya untuk keselamatan rakyat. Tapi,  disisi lain negara juga mengancam keselamatan hidup rakyat (Banggai) melalui izin pertambangan,” sesal Akli.



Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber
Jurnalisme Positif | Info Iklan | Ketentuan Khusus | Karir



DOWNLOAD APLIKASI
 

Copyright © 2018 CNA Daily
Allright Reserved